Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam
Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan. Jurnal ini didedikasikan untuk penyebarluasan kajian ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, hukum islam atau ilmu syariah. Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli. Semua publikasi di Jurnal Al-Faruq bersifat akses terbuka yang memungkinkan artikel tersedia secara bebas tanpa berlangganan apapun.
Authors who publish with this journal agree to the following terms: Copyright on any article is retained by the author(s). The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Hierarki Kejelasan Makna dalam Uṣūl al-Fiqh: Reinterpretasi Ẓāhir hingga Muḥkam dalam Penetapan Hukum Islam
Artikel ini membahas hierarki kejelasan makna dalam uṣūl al-fiqh yang terdiri dari ẓāhir, naṣṣ, mufassar dan muḥkam, serta implikasinya dalam istinbāṭ al-ḥukm. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ẓāhir al-dalālah sebagai tingkatan awal makna yang masih membuka kemungkinan takwil, serta hubungan antar tingkatan dalam menentukan kekuatan dalil. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur uṣūl al-fiqh klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap tingkatan memiliki karakteristik dan kekuatan hukum yang berbeda. Ẓāhir merupakan makna yang dapat dipahami secara langsung namun masih bersifat potensial untuk ditakwil. Naṣṣ lebih kuat karena menjadi tujuan utama redaksi, sedangkan mufassar memberikan kejelasan yang lebih rinci. Adapun muḥkam berada pada tingkat tertinggi karena bersifat pasti dan tidak menerima pentakwilan maupun penghapusan (naskh). Kesimpulannya, hierarki kejelasan makna berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam penggalian hukum Islam, khususnya dalam menyelesaikan perbedaan dalil. Sistem ini menjaga konsistensi dan objektivitas pemahaman terhadap nas Al-Qur’an dan Sunnah.
Hak Cipta (c) 2026 Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dinamika Praktik Perdagangan Saham dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI: Investasi atau Spekulasi?
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi, khususnya investasi saham. Kemudahan akses teknologi membuat investasi saham semakin diminati oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh keuntungan dan menjaga stabilitas keuangan di masa depan. Namun, maraknya aktivitas investasi saham sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai apakah aktivitas tersebut mengandung unsur spekulasi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis perbedaan antara praktik spekulasi dan investasi dalam aktivitas trading saham berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan regulasi terkait pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi saham dalam perspektif Islam tidak secara otomatis termasuk dalam praktik maysir (perjudian) selama dilakukan dengan analisis matang, mempertimbangkan kinerja perusahaan, serta berorientasi pada investasi jangka panjang. Sebaliknya, aktivitas yang hanya mengandalkan fluktuasi harga tanpa analisis yang memadai cenderung mengarah pada spekulasi yang mendekati praktik perjudian.
Strategi Komunikasi Dakwah Digital dalam Meningkatkan Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Media Sosial
Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi dakwah, termasuk dalam penyampaian literasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat digital, namun efektivitas strategi komunikasi dakwah digital dalam meningkatkan literasi tersebut masih memerlukan kajian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi dakwah digital digunakan dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah serta bagaimana respon audiens terhadap konten dakwah di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap 65 konten dakwah digital pada lima akun Instagram dai dan platform edukasi ekonomi syariah dengan jumlah ≥100.000 pengikut selama periode Januari–Desember 2024. Data dikumpulkan melalui observasi digital, dokumentasi konten, dan analisis interaksi audiens, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan kerangka komunikasi dakwah dan literasi ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif meliputi penggunaan bahasa populer berbasis fikih muamalah, visualisasi edukatif melalui reels dan infografis, serta partisipasi interaktif yang meningkatkan keterlibatan audiens. Strategi ini berkontribusi pada peningkatan literasi pada aspek kognitif, afektif, dan konatif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap dakwah ekonomi syariah di ruang digital.
Menelaah Kembali Peran Maṣlaḥah sebagai Sumber, Metode, dan Tujuan Hukum Islam
Maṣlaḥah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai sumber dan metode dalam penalaran hukum Islam. Artikel ini mengkaji kembali konsep maṣlaḥah, khususnya maṣlaḥah mursalah, sebagai dasar ijtihād dalam situasi ketika tidak ditemukan dalil tekstual yang eksplisit, serta keterkaitannya dengan maqāṣid al-syarī’ah. Melalui analisis pemikiran para ulama uṣūl al-fiqh seperti al-Ghazali, Abdul Wahhab Khallaf, dan Najm al-Din al-Thufi, kajian ini menunjukkan adanya spektrum pendekatan terhadap maṣlaḥah, mulai dari pendekatan restriktif hingga progresif. Selanjutnya, klasifikasi maṣlaḥah ke dalam tiga tingkatan: ḍarūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah yang menegaskan perannya dalam menjaga relevansi, fleksibilitas, dan orientasi normatif hukum Islam di tengah dinamika perubahan sosial. Kajian ini menegaskan bahwa maṣlaḥah bukan sekadar unsur pelengkap dalam hukum Islam, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga tujuan-tujuan syariat.
Akad Musāqah dalam Hadis: Kajian Takhrīj, Analisis Sanad-Matan, dan Istinbāṭ al-Aḥkām
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis tentang musāqah melalui pendekatan kajian hadis ahkam, dengan menitikberatkan pada aspek takhrīj hadis, analisis sanad dan matan, pemahaman mufrādat, syarah hadis, serta proses istinbāṭ al-aḥkām yang melahirkan kaidah fikih dan prinsip uṣūl fiqh terkait muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data utama bersumber dari hadis-hadis tentang musāqah yang terdapat dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim dan Ṣaḥīḥ Bukhārī, serta riwayat-riwayat lain yang berfungsi sebagai penguat. Analisis dilakukan melalui penelusuran jalur periwayatan hadis, penilaian kredibilitas perawi berdasarkan literatur jarḥ wa ta’dīl, serta analisis matan dengan mempertimbangkan kesesuaian teks hadis dengan prinsip-prinsip umum syariat dan praktik Nabi saw. Selanjutnya, proses istinbāṭ al-aḥkām dilakukan dengan pendekatan uṣūl fiqh dan perbandingan pendapat para ulama fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang musāqah berstatus sahih dan memiliki sanad yang kuat, serta menunjukkan legitimasi syariat terhadap akad kerja sama pertanian berbasis bagi hasil. Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan kebolehan akad musāqah dengan syarat adanya kejelasan objek, pembagian hasil yang disepakati, dan tidak adanya unsur kezaliman. Kajian ini menegaskan bahwa musāqah merupakan akad yang mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan fleksibilitas hukum Islam, sehingga relevan untuk diterapkan dalam konteks pertanian dan ekonomi Islam kontemporer.
Rekonstruksi Konsep Keadilan Distributif dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Perspektif Ekonomi Islam
Ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang menganut kapitalisme dalam sistem ekonomi negaranya, menciptakan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis, hakikat distribusi dalam ekonomi Islam, serta solusi Islam kepada Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan distribusi. Metode melalui pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh mekanisme pasar (harga), kepemilikan pribadi (modal), dan persaingan bebas. Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berfokus pada fakta bahwa teori-teori ekonomi yang sudah ada tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dalam mencapai keadilan distribusi, ekonomi Islam mewajibkan pemerintah untuk berperan menjaga nilai dan moral, menjaga teknis operasional mekanisme pasar serta bertanggungjawab jika terjadi kegagalan pasar.
Pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo: Tinjauan Fatwa DSN-MUI
Meningkatnya permintaan wisata halal di Indonesia tidak diimbangi dengan implementasi prinsip syariah secara konsisten di sektor perhotelan, termasuk belum meratanya kepemilikan sertifikat halal di beberapa hotel yang mengklaim menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo dengan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hotel belum memiliki sertifikat resmi dari MUI, secara praktik telah mengimplementasikan sebagian besar prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI, seperti penyaringan tamu sepasang yang bukan mahram, penyediaan fasilitas ibadah, dan pencegahan terhadap perbuatan maksiat. Namun, ditemukan ketidaksempurnaan pada aspek penggunaan jasa keuangan syariah dan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam strukturnya. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pengawasan yang lebih sistematis dan penyempurnaan aspek keuangan untuk mencapai kepatuhan syariah yang menyeluruh serta sebagai bahan evaluasi bagi proses sertifikasi hotel syariah.
Urgensi Pengembangan Akad Musyarakah sebagai Inovasi Produk Pembiayaan Produktif BMT di Lingkungan Kampus
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses pembiayaan produktif yang dihadapi sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, sementara produk pembiayaan yang tersedia pada Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) di lingkungan kampus masih didominasi akad konsumtif dan belum mengakomodasi pembiayaan berbasis kemitraan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengembangan akad musyarakah sebagai inovasi produk pembiayaan produktif BMT di lingkungan kampus serta relevansinya bagi pemberdayaan sivitas akademika. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur hukum ekonomi syariah, regulasi terkait, dan kajian terdahulu mengenai BMT dan akad musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk pembiayaan produktif BMT di lingkungan kampus karena menekankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko yang proporsional. Pengembangan akad musyarakah dinilai mampu menjadi alternatif pembiayaan yang mendukung kewirausahaan sivitas akademika serta memperkuat peran BMT kampus dalam ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah
Tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap karya lagu dan musik, mencerminkan paradoks antara nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi keadilan dan praktik sosial yang mengabaikan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī’ah. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap sumber hukum positif serta literatur Islam klasik dan kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl dan maqāṣid lainnya. Perlindungan tersebut mencakup hak eksklusif, prosedur lisensi, dan sistem royalti yang dikelola oleh lembaga kolektif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam membangun sistem perlindungan hukum yang adil, berkelanjutan, dan bernilai kemaslahatan publik. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong pembuat kebijakan untuk lebih proaktif dalam perlindungan hak cipta.
Hak Cipta (c) 2025 Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Regional Synergy Model in Strengthening Islamic Social Finance: Southeast Asian Perspective
Islamic Social Finance (ISF) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi Islam melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei telah mengembangkan sistem ISF secara nasional. Namun, fragmentasi regulasi, ketiadaan koordinasi lintas negara, serta belum optimalnya integrasi teknologi menjadi kendala dalam upaya kolektif memberdayakan umat secara regional. Penelitian ini merancang model sinergi regional yang adaptif dan berkelanjutan dalam memperkuat Keuangan Sosial Islam di Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur mendalam terhadap regulasi, laporan kelembagaan, dan publikasi akademik di bidang keuangan sosial Islam. Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis untuk menggali tantangan dan peluang kerja sama antarnegara, serta menyusun kerangka konseptual sinergi lintas batas. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi ISF kawasan sangat besar didukung oleh jumlah populasi Muslim, lembaga pengelola yang aktif, serta kemajuan digitalisasi di beberapa negara. Meski demikian, perbedaan sistem hukum, kurangnya pertukaran data, dan dominasi pendekatan nasional menjadi penghambat utama. Artikel ini mengusulkan pembentukan model sinergi berbasis lembaga koordinatif regional, pusat data ISF Asia Tenggara, dan platform digital bersama untuk pengelolaan dana ZISWAF lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan ASEAN dalam membentuk payung hukum regional ISF, penguatan SDM antarnegara, serta kolaborasi riset untuk mendukung implementasi integratif dan berkelanjutan.
Kajian tehadap Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia
Asuransi syariah merupakan bagian penting dari industri keuangan syariah yang memiliki prospek besar di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun potensinya besar, penetrasi pasar asuransi syariah masih rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana sumber data diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan asuransi syariah, antara lain tingkat pendidikan dan pendapatan, peningkatan jumlah unit usaha syariah, peran strategi energi pemasaran, layanan digitalisasi, dukungan regulasi yang jelas, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan peluang seperti kolaborasi dengan fintech dan peningkatan aksesibilitas melalui teknologi digital. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, dan kurangnya promosi produk. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan terhadap asuransi syariah. Dengan pendekatan yang tepat, asuransi syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
Dialog Pemikiran Islam dan Filsafat Barat: Studi atas Pemikiran Martin Heidegger
This study discusses the comparison between Martin Heidegger's existential thinking in Western philosophy with the Islamic view of human existence and the purpose of life. Heidegger, through the concept of Dasein, emphasizes the importance of awareness of death and time as the basis of authentic life. Meanwhile, in Islam, humans are seen as creatures created to serve God, with a life orientation centered on the afterlife. This study uses a qualitative approach and comparative analysis method to the works of Heidegger, classical Muslim philosophers, and the texts of the Qur'an and Hadith. The results of the study show that although they come from different metaphysical backgrounds, there is an important meeting point between the two views, especially in terms of awareness of the limitations of life and moral responsibility. Heidegger's thinking contributes to broadening the perspective on human authenticity, which in Islam is transformed into a life that is subject to the will of God. This study also underlines the relevance of Heidegger's existential concept in contemporary Islamic education as a reflective approach to forming self-awareness, responsibility, and a transcendental life orientation.
Hak Cipta (c) 2024 Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: Systematic Literature Review
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan dan perlindungan hukum nasabah dalam praktik Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, dengan pertanyaan utama: sejauh mana literatur ilmiah tahun 2019–2024 membahas perlindungan hukum nasabah BMT dan celah penelitian apa saja yang masih belum tergarap. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelusuri dan menyeleksi artikel dari database seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda. Dari hasil analisis terhadap sebelas artikel, ditemukan bahwa isu perlindungan nasabah masih didominasi pendekatan normatif, minim data empiris, serta belum menyentuh aspek partisipasi nasabah dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menyarankan penguatan riset berbasis lapangan, pemanfaatan sistem digital, serta pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Syariah sebagai solusi konkret. Kajian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di sektor keuangan mikro syariah.
Peran Teologi Islam dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Artikel ini mengkaji peran sentral teologi Islam dalam pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui analisis sistematis, penelitian ini menyoroti bagaimana doktrin-doktrin teologis seperti tauhid, keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan etis dan normatif bagi transaksi serta institusi ekonomi syariah. Penulis berargumen bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem alternatif, melainkan manifestasi nyata dari integrasi dimensi spiritual dan material dalam kehidupan Muslim, yang bertujuan mencapai keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap akar teologis sangat krusial untuk inovasi kebijakan dan implementasi praktik ekonomi syariah yang efektif dan sesuai dengan tujuan syariah.
Peran Financial Technology dalam Hukum Islam sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pemalsuan Uang
Peredaran uang palsu mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi keuangan (financial technology) dalam mencegah peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar dari perspektif hukum Islam, melalui studi literasi dari berbagai sumber. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya terkait teknologi keuangan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech, melalui inovasi seperti dompet digital dan peer-to-peer lending dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam meminimalkan transaksi tunai dan risiko seperti peredaran uang palsu, namun penerapannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang transparan. Dengan demikian, teknologi keuangan memiliki potensi besar untuk mencegah peredaran uang palsu dan pengembangannya perlu didukung oleh peningkatan literasi digital dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan terpercaya yang penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum syariah.
Penerapan Konsep Ijtihad dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern di Indonesia
Penelitian ini membahas penerapan konsep ijtihad dalam mengatur teknologi reproduksi modern di Indonesia dengan pendekatan hukum Islam. Perkembangan teknologi reproduksi seperti bayi tabung (IVF), inseminasi buatan, dan rekayasa genetik telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika dalam Islam, terutama terkait dengan kejelasan nasab, status hukum anak, serta keabsahan praktik medis dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran ijtihad dalam menetapkan hukum dan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur’an, Hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta regulasi nasional yang mengatur teknologi reproduksi, seperti Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder dari literatur hukum Islam dan kajian akademik turut dianalisis untuk memahami perkembangan hukum terhadap praktik teknologi reproduksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijtihad memiliki peran strategis dalam membentuk fatwa dan regulasi terkait teknologi reproduksi modern. Fatwa MUI membolehkan praktik bayi tabung selama dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dan melarang penggunaan donor sperma atau ovum karena bertentangan dengan prinsip nasab dalam Islam. Regulasi nasional juga telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dengan membatasi praktik teknologi reproduksi agar tidak bertentangan dengan norma agama. Namun, tantangan dalam penerapan regulasi masih ditemukan, seperti perbedaan interpretasi di kalangan ulama, kurangnya pengawasan terhadap praktik medis, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dalam teknologi reproduksi.
Implementasi Prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif
Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah dalam regulasi Fintech syariah di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Maqāṣid al-Syarī’ah, sebagai tujuan utama syariah, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi fintech syariah di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip ini dan memberikan solusi untuk meningkatkan kesesuaian regulasi dengan Maqāṣid al-Syarī’ah. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia mengharuskan kepatuhan pada prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan industri fintech syariah yang berkelanjutan dan inklusif.
Konsep Wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di Pengadilan Agama
Perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia memunculkan tantangan dalam penyelesaian sengketa di bidang tersebut, khususnya terkait wanprestasi. Meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah ditetapkan sebagai pedoman hukum bagi Pengadilan Agama, praktik peradilan masih sering mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berakar pada tradisi hukum Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deduktif terhadap putusan pengadilan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan KHES, yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas hakim dalam menerapkan KHES guna memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Cooperative Parenting Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam
Perceraian kerap kali meninggalkan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan pada anak, juga mengganggu kesejahteraan serta perkembangan mereka. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pola asuh Cooperative Parenting (Co-Parenting) sebagai cara pengasuhan pasca perceraian yang selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa Co-Parenting yang efektif dapat meminimalkan dampak negatif perceraian dengan menciptakan stabilitas emosional, hubungan harmonis, dan perhatian konsisten dari kedua orang tua. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kebutuhan fisik dan emosional anak tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual orang tua sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi Co-Parenting berpotensi mengoptimalkan perkembangan anak sekaligus menjadi solusi strategis untuk menjaga kesejahteraan mereka pasca perceraian.
Resiko Investasi dan Pasar Modal Syariah dalam Analisis Kaidah Fikih
Artikel ini membahas analisis risiko pasar modal syariah melalui pendekatan kaidah fikih. Rumusan masalah mencakup pengertian investasi, konsep investasi dalam hukum Islam, definisi investasi syariah, serta pandangan hukum Islam terhadap pasar modal syariah. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: Bagaimana konsep investasi menurut hukum Islam? Apa perbedaan investasi dan spekulasi dalam syariah? Bagaimana perspektif Islam terhadap risiko pasar modal syariah?Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang memanfaatkan data sekunder melalui studi dokumen dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa pasar modal syariah berlandaskan prinsip kehalalan, keadilan, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maisir. Meski demikian, risiko seperti gagal bayar pada sukuk tetap ada dan membutuhkan mitigasi melalui penerapan prinsip bagi hasil. Pasar modal syariah mendukung keberlanjutan ekonomi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menghindari aktivitas manipulasi pasar dan transaksi berbasis bunga. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah fikih dalam pasar modal syariah tidak hanya meningkatkan keadilan dan transparansi tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian dan masyarakat secara luas.
Pengembalian Pemberian Lamaran dalam Perspektif Hukum Islam
Pernikahan dalam pandangan syariat Islam merupakan ikatan yang kokoh dan mengandung nilai ibadah. Langkah awalnya dimulai dengan khitbah atau peminangan. Di Desa Sendangagung, Kabupaten Lamongan, terdapat tradisi unik di mana pihak perempuan melamar pihak laki-laki. Tradisi ini berlangsung secara turun-temurun dengan prosesi yang melibatkan seserahan simbolis, seperti makanan dan perhiasan. Penelitian ini mengkaji status hukum dan dampak pembatalan lamaran dalam tradisi tersebut, baik dari perspektif adat maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi lamaran oleh pihak perempuan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena Islam tidak mensyaratkan pihak tertentu untuk melamar terlebih dahulu. Namun, jika terjadi pembatalan lamaran, terdapat norma adat yang mengatur pengembalian seserahan. Dampak pembatalan melibatkan aspek material dan emosional, yang mencerminkan pentingnya etika dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik ini.
Hak Cipta (c) 2023 Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Perceraian dapat memberikan dampak yang sangat besar pada psikologi anak, yang mungkin akan merasakan kebingungan dan ketidakpastian terkait peran dan identitas keluarga mereka. Oleh karena itu, dalam setiap proses perceraian, penentuan hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan perhatian. Rumusan permasalahan dari penelitian ini, Bagaimana ketentuan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. penelitian ini bertujuan untuk membahas hak asuh anak pasca perceraian dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Indonesia, serta menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Selain itu, penelitian ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan dalam aturan hak asuh anak pasca perceraian. Hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki persamaan dalam prinsip dasar, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Keduanya juga mempertimbangkan usia anak, kemampuan orang tua, dan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh anak. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sumber hukum, pendekatan terhadap usia anak, peran pengadilan, dan pengaruh agama dalam menentukan hak asuh.
Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif
Artikel ini bertujuan mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 1986 dan 2017 tentang permohonan perkawinan beda agama perspektif hukum progressif. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan pengaruh era globalisasi membuat bertambahnya pengajuan perkawinan beda agama di Indonesia. Kajian ini merupakan penelitian normatif dan data diperoleh dari Salinan putusan MA serta buku dan artikel ilmiah terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MA tahun 1986 mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan putusan MA tahun 2017 mempertimbangkan aspek yuridis.
Syadd Al-Żarāi’ dan Qiyās sebagai Metode Ijtihad dalam Fatwa Boikot Produk Yahudi
Invasi Israel ke Palestina, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap penting secara historis dan agama, seperti Yerusalem, dapat dianggap mengabaikan nilai nilai kemanusiaan yang dibangun oleh Islam. Hal tersebut sangat melukai hati umat Islam secara khusus dan mengabaikan seruan damai dunia Internasional secara umum. Reaksi umat Islam terhadap konflik ini sangatlah serius. Sebagai bentuk persaudaraan sesama agama mereka mengeksplorasikan kecaman kepada Israel dalam bentuk boikot produk Yahudi. Hal ini ditujukan untuk melawan agresi militer Israel ke Palestina. Menurut pandangan fikih hal ini bisa dibenarkan dengan mengacu Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah. Pendapat para ulama dalam beberapa kitab fikih juga cenderung melarang transaksi dengan kafir harbi. Menurut kaca mata uṣūl fiqh, fatwa boikot produk Yahudi bisa dibenarkan karena terpenuhinya di dalamnya unsur metode ijtihad yang relevan yaitu syadd al-żarāi’ dan qiyās.
Analisis Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pekerja Pabrik: Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam
Kesejahteraan keluarga merupakan dambaan setiap orang. Tidak dapat dipungkiri, bahwa faktor ekonomi adalah salah satu hal yang sangat menentukan kesejahteraan suatu rumah tangga. Perekonomian keluarga bukan lagi menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), akan tetapi perempuan (istri) sekarang ini sudah turut ikut andil dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Realita yang terjadi di masyarakat kota Surabaya, terdapat pasangan suami istri yang masih belum cukup memenuhi kebutuhan keluarganya, yang mana pasangan tersebut sama-sama bekerja di pabrik. Tulisan ini berfokus pada dua kajian, pertama, bagaimana konsep ketahanan keluarga pada pasangan pekerja pabrik di masyarakat Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kedua, Bagaimana perspektif sosiologi hukum dan perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pasangan pekerja pabrik tersebut. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan, yang tergolong kualitatif dan bersifat deskriptif. Prosedurnya yaitu menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari responden dan perilaku masyarakat yang dapat diamati. Kajian ini menghasilkan kesimpulan, pertama, bahwa ketahanan keluarga pada pasangan pekerja diukur berdasarkan sumber daya yang dimiliki meliputi tiga aspek yaitu fisik, psikis, dan sosial. Kedua, pandangan sosiologi hukum tentang ketahanan keluarga pada pasangan pekerja pabrik merupakan usaha untuk memahami keharmonisan dan kerukunan keluarga dari segi tingkah laku sosial masyarakat.
Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam
Konflik dalam sebuah rumah tangga pasti terjadi dalam perjalanan kelurga. Dalam Islam resolusi konflik telah diakomodir dengan beberapa pembahasan. Dalam penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana bentuk penyelesaian konflik keluarga yang ada dalam Islam terutama dalam ranah nusyūz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan library research. Hasil dari penelitian ini adalah; pertama: konflik kelurga dalam fikih Islam ketika terjadi pengabaian terhadap hak suami istri dinamakan nusyūz. Kedua: bentuk nusyūz tidak hanya dibebankan kepada istri tetapi terkadang terjadi pada suami yang tidak melakukan kewajibannya. Ketiga: dalam Islam retaknya hubungan keluarga tidak menjadi solusi yang terakhir, tetapi ada prosedur yang dijadikan alternatif agar hubungan keluarga tidak berakhir seperti memberdayakan ḥakamain.
Pengaruh Aspek Keuangan dan Financial Technology pada Warung Mie Gacoan
Mie Gacoan merupakan tempat makan yang sudah sangat terkenal di Indonesia yang merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar saat ini. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini. Namun tidak sedikit pula pelaku usaha kuliner yang gulung tikar alias bangkrut, karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam pengelolaan aspek keuangan, pemanfaatan financial technology, dan etika bisnis yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi data nasional. Analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa aspek keuangan dan teknologi finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Mie Gacoan. Dengan harga per porsi Rp. 13.000 keuntungan sebesar 21%. Penjualan mengalami kenaikan 11% setiap tahunnya, dan untuk operasional kenaikan sebesar 3%. Gaji karyawan sebesar 3%. Biaya bahan baku juga mengalami kenaikan sebesar 6% setiap tahunnya.
Fenomena Jual Beli Voucher Live Streaming dari Shopee Perspektif Fikih Muamalah
Di zaman milenial, melihat data statistik perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam setiap e- commerce salah satunya adalah Shopee. Shopee penyedia fitur live kini hadir dengan berhadiah voucher diskon sebesar 20% sampai seharga 50.000 bila menonton live tersebut. Bahkan voucher tersebut bisa kita dapatkan maksimal 5 voucher dalam satu minggu dan maksimal 1 voucher tiap malamnya, dari jam 20.00 WIB sampai 00.00 WIB. Kemudian dengan inisiatif para pengguna Shopee, voucher tersebut diperjualbelikan dengan harga 7000 dengan cara pembeli voucher mengirim link produk live streaming pada pemilik voucher (non penjual) yang telah mengklaim voucher live, kemudian pemilik voucher meng-klik link dan tak lupa memilih produk serta dikirim pada pembeli voucher. Tujuan dengan adanya penelitian tentang menyikapi jual beli voucher live streaming dari Shopee untuk mengetahui akad dan hukum yang terdapat dalam transaksi jual beli voucher live Shopee dengan menggunakan analisis fikih mu’amalah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian menggunakan kualitatif dengan melihat bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisa penulis jual beli voucher merupakan akad jual beli manfaat yang fasid dikarenakan mabī' (barang yang dijual) tidak bertahan lama (ghairu ta’bīd). Hal ini mengakibatkan jual beli menjadi haram sekalipun ‘aqidain saling rela.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar
Jual beli bawang merah dengan sistem panjar adalah membayar terlebih dahulu uang muka yang telah disepakati dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah panen. Dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang merah ini mengalami pembatalan, pembatalan tersebut bisa dari penjual maupun pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan Pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwasannya praktik Jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yaitu dimulai dengan adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli, sampai terjadi perjanjian dan kesepakatan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Jual beli bawang merah di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ini menggunakan sistem panjar sudah sesuai dengan syarat rukunnya akad jual beli, dan tidak adanya unsur gharar dikarenakan sudah ada perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian
Tafsir hukum adalah suatu usaha untuk memahami dan menerapkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang mengandung hukum adalah surat Al-Maidah ayat 38 yang berbicara tentang hukuman pencurian. Ayat ini telah ditafsirkan oleh berbagai ulama, baik klasik maupun kontemporer, dengan berbagai perspektif dan metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran hukum ayat pencurian dalam korelasi dengan tipikor, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan adalah buku-buku tafsir, artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan hukum ayat pencurian. Ulama klasik cenderung mengikuti pemahaman literal dan tekstual ayat, sehingga hukuman pencurian adalah potong tangan tanpa membedakan jenis dan nilai barang yang dicuri. Ulama kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dan rasional, sehingga hukuman pencurian dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Dalam korelasi dengan tipikor, sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa tipikor termasuk dalam kategori pencurian, sehingga hukumannya juga dapat berupa potong tangan atau hukuman lain yang setara. Sebagian ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa tipikor bukan termasuk dalam kategori pencurian, sehingga hukumannya harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, selain itu korelasi antara ayat 38 Surah Al-maidah dengan Tipikor terletak pada: (1) aspek pengambilan harta secara ilegal, (2) dampak yang merugikan masyarakat dan (3) dampak yang merugikan negara.